media-cibubur.com – Mengherankan! Saat sekolah libur Natal dan Tahun Baru, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru tetap bergulir dengan distribusi langsung ke rumah siswa atau mengambil ke SPPG.
Banyak keluarga menikmati liburan bebas logistik tambahan, tapi Badan Gizi Nasional (BGN) bersikukuh program ini tak mengenal libur demi jaga hak gizi siswa dan kelompok rentan seperti ibu hamil serta balita.
Alasan Kontroversial
BGN tekankan fleksibilitas maksimal: jika siswa absen, prioritas dialihkan sementara ke ibu menyusui, lansia, dan balita sesuai kalender pendidikan daerah.
Pengiriman berjalan enam hari seminggu menggunakan tote bag ramah lingkungan, dengan makanan siap saji pada Senin dan Kamis, serta paket kemasan untuk hari berikutnya hingga Sabtu.
Pihak BGN Nanik Sudaryati Deyang dan Dadan Hindayana janjikan variasi menu bergizi seperti susu serta olahan telur guna perbaikan gizi jangka panjang.
Namun kritik dari CELIOS menganggap kurang urgen dan lebih layak dialihkan ke korban bencana alam yang saat ini terjadi di Sumatera.
Rawan Penyimpangan
Opsi pengambilan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengantaran rumah bergantung kesepakatan sekolah-orang tua, terdengar praktis tapi celahnya lebar untuk manipulasi.
Di Bali, jadwal distribusi pagi hari di sekolah atau SPPG sering kacau akibat koordinasi antarinstansi lambat, berujung penumpukan makanan atau pemborosan anggaran jika siswa tak mengambil.
Kasus serupa di daerah lain tunjukkan sekolah rentan klaim distribusi fiktif demi cairkan dana bulanan, sementara vendor makanan meraup untung dari kontrak longgar tanpa verifikasi ketat, membuat mekanisme ini jadi titik lemah utama program MBG.
Potensi Korupsi Mengintai di Balik Menu ala Kadarnya
Kritik paling pedas datang dari media sosial: Walaupun saat ini beredar masif SPPG tiba tiba memposting menu kering yang mereka berikan, tentu saja yang kualitasnya sangat baik.
Namun tetap ada orang tua yang memposting sebaliknya, kualitas MBG sering di bawah standar, seperti menu keringan di bawah Rp10.000 bahkan hanya Rp 7.000 per porsi, padahal anggaran negara triliunan rupiah.
Menu seperti roti yang tidak jelas kadaluarsanya, buah-buahan yang dibawah standar baik ukuran maupun jumlahnya sering dibahas ibu-ibu orang tua murid di media sosial. Anehnya beredar juga bagi yang membuat konten tersebut mendapat intimidasi dari berbagai pihak.
Gubernur Jawa Barat, KDM dalam postingannya bahkan membolehkan para orang tua murid memposting keluhannya agar SPPG dapat ditindak lanjuti jika ada penyimpangan.
Pengantaran rumah ke rumah saat libur perbesar risiko korupsi sistemik, termasuk mark-up biaya logistik fiktif, data phantom siswa (penerima hantu), hingga kolusi vendor-sekolah mirip skandal bansos pandemi.
Tanpa audit independen real-time, pelaporan digital wajib lewat aplikasi, dan sanksi berat, MBG berpotensi jadi ladang korupsi baru yang rusak citra perbaikan gizi nasional, BGN wajib transparan saat ini!
Leave a Comment