media-cibubur.com – Sepanjang 2025, politik Indonesia bergerak dalam fase transisi yang tidak pernah benar-benar stabil. Pemerintahan baru datang dengan janji perubahan, namun sejak awal tahun justru dihadapkan pada tekanan publik, kegelisahan sosial, dan ujian konsistensi kebijakan.
Tahun ini menjadi cermin tarik-menarik antara upaya menjaga stabilitas dan tuntutan rakyat akan arah politik yang benar-benar baru.
Januari: Efisiensi Anggaran dan Awal Kegelisahan
Tahun 2025 dibuka dengan kebijakan efisiensi anggaran negara yang berdampak luas ke berbagai sektor. Pemangkasan belanja kementerian dan lembaga memunculkan kekhawatiran terhadap layanan publik, pendidikan, serta program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ironisnya, di saat pemerintah menggaungkan penghematan, justru muncul pengajuan anggaran tambahan dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta kementerian koordinator.
Kontras ini memperkuat persepsi publik bahwa efisiensi tidak diterapkan secara konsisten, dan kembali menimbulkan pertanyaan tentang prioritas serta keadilan dalam pengelolaan anggaran negara.
Februari: Demonstrasi Mahasiswa dan Reshuffle Pertama
Kegelisahan publik berkembang menjadi gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Tuntutan transparansi anggaran dan koreksi kebijakan menguat.
Kegelisahan publik berkembang menjadi gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Tuntutan transparansi anggaran, koreksi kebijakan, dan evaluasi arah pemerintahan menguat sejak awal tahun.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah melakukan reshuffle kabinet pertama. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dengan Brian Yuliarto.
Reshuffle ini lebih karena masalah internal kementerian tersebut. Langkah ini disebut sebagai penyegaran, tetapi juga menunjukkan bahwa konsolidasi pemerintahan belum sepenuhnya solid.
Maret: Revisi UU TNI dan Kekhawatiran Reformasi
Isu revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan tajam publik. Proses pembahasan yang dinilai tertutup dan minim partisipasi masyarakat memicu aksi protes dari kelompok sipil dan mahasiswa.
Kekhawatiran akan meluasnya peran militer di ranah sipil menguat. Isu ini membangkitkan kembali ingatan publik terhadap agenda reformasi yang dinilai belum sepenuhnya tuntas, sekaligus memunculkan kecemasan akan mundurnya demokrasi.
AprilβMei: Rumor Reshuffle
Memasuki kuartal kedua, suhu politik relatif mereda. Namun isu reshuffle kembali berembus seiring evaluasi kinerja menteri dan dinamika internal koalisi pendukung pemerintah.
Pemerintah memilih meredam spekulasi, sementara publik menunggu apakah tekanan politik di awal tahun akan berujung pada perubahan kebijakan yang lebih substantif, atau sekadar berhenti pada penyesuaian simbolik.
JuniβJuli: Isu Kesejahteraan dan Jarak Elite
Perhatian politik bergeser ke persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, serta fasilitas pejabat negara menjadi perbincangan luas.
Di fase ini, jarak antara elite politik dan rakyat mulai terasa semakin lebar. Meski belum meledak menjadi konflik terbuka, akumulasi kekecewaan publik terus mengendap.
Agustus: Gelombang Protes Nasional
Agustus menjadi titik balik politik nasional. Demonstrasi besar pecah di Jakarta dan berbagai daerah, dipicu oleh polemik kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi yang dirasakan sulit oleh masyarakat.
Kemarahan publik semakin meluas setelah beredarnya video anggota DPR yang berjoget dan terkesan berpesta, memunculkan kesan abai terhadap keresahan rakyat.
Situasi memanas ketika aparat Brimob terlibat dalam insiden kekerasan, termasuk peristiwa kendaraan taktis yang melindas pengemudi ojek online saat pengamanan aksi.
Rangkaian peristiwa ini menjadi pemicu kerusuhan nasional, sekaligus mempertegas krisis kepercayaan publik terhadap elite politik, parlemen, dan cara negara merespons kritik masyarakat.
Aksi berlangsung masif dan di sejumlah titik berujung bentrokan. Situasi ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap elite politik dan parlemen, sekaligus menjadi tekanan terbesar bagi pemerintahan sepanjang 2025.
September: Reshuffle Besar Kabinet Merah Putih
Tekanan publik yang memuncak akhirnya direspons dengan reshuffle besar Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri strategis diganti, terutama di sektor ekonomi dan politik.
Presiden mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sosok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol stabilitas fiskal, di tengah kritik terhadap kebijakan anggaran dan tekanan sosial yang meluas.
Posisi tersebut kemudian diisi oleh figur Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai membawa pendekatan berbeda di sektor ekonomi. Di awal masa jabatannya, ia dipersepsikan lebih berani mendorong perbaikan struktural dan efisiensi, berbeda dengan pendekatan sebelumnya oleh Sri Mulyani yang kerap dipandang publik terlalu bertumpu pada peningkatan beban pajak masyarakat.
Selain itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan juga diganti, seiring evaluasi terhadap penanganan keamanan dan respons negara terhadap demonstrasi publik.
Perubahan juga menyentuh beberapa pos kementerian lain yang dinilai berkaitan langsung dengan isu ekonomi dan sosial. Reshuffle ini berhasil meredam eskalasi protes, namun memunculkan kritik baru.
Publik menilai perombakan kabinet lebih mencerminkan kompromi politik dan upaya bertahan dari tekanan, ketimbang pembenahan arah kebijakan secara menyeluruh.
Politik Luar Negeri: Gaza dan Panggung Global
Di tengah dinamika domestik, Indonesia tetap aktif di panggung internasional. Dalam berbagai forum global, termasuk Sidang Umum PBB, pemerintah menegaskan posisi Indonesia dalam isu kemanusiaan.
Konflik Gaza menjadi salah satu fokus utama diplomasi Indonesia. Pemerintah konsisten menyerukan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan solusi damai. Sikap ini memperkuat citra Indonesia di dunia internasional, meski di dalam negeri masih bergulat dengan persoalan demokrasi dan kepercayaan publik.
NovemberβDesember: Evaluasi Demokrasi
Memasuki November, tekanan publik bergeser ke tuntutan reformasi kepolisian. Serangkaian insiden kekerasan aparat sepanjang tahun, terutama saat pengamanan demonstrasi, memperkuat desakan agar sistem Polri dibenahi secara menyeluruh.
Pemerintah merespons tekanan publik dengan membentuk Dewan Reformasi Polisi sebagai jawaban atas tuntutan perubahan struktural di tubuh kepolisian.
Namun langkah ini sejak awal menuai tanda tanya, lantaran di dalam susunan dewan tersebut juga terdapat unsur kepolisian aktif, termasuk Kapolri. Sehingga memunculkan keraguan terhadap independensi dan keberanian dewan dalam melakukan evaluasi menyeluruh.
Masyarakat masih menanti bukti nyata bahwa reformasi tidak berhenti pada simbol kelembagaan semata, melainkan benar-benar menyentuh kultur, pola kerja, dan praktik kepolisian di lapangan
Menjelang akhir tahun, sorotan kembali tertuju pada kebebasan berekspresi dan cara negara merespons kritik. Penanganan demonstrasi, ruang partisipasi publik, serta relasi aparat dengan masyarakat menjadi bahan evaluasi bersama.
Politik nasional menutup 2025 dengan suasana reflektif, diperkuat oleh bencana di Sumatera dan isu kemanusiaan yang kembali menguji kehadiran negara.
Kritik publik mengarah pada lambatnya penanganan bencana, meski pemerintah menolak diksi tersebut dan menyebut respons telah sesuai prosedur dan cepat tanggap.
Perbedaan narasi ini menegaskan jarak antara klaim resmi dan realitas di lapangan, sekaligus menutup tahun dengan pertanyaan tentang kapasitas negara dalam melindungi warganya di tengah krisis.
Catatan Akhir Kaleidoskop
Menutup 2025, pemerintahan baru masih terkesan belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang pemerintahan lama.
Struktur kabinet yang gemuk, penunjukan pembantu presiden dari ketua partai maupun pengurus partai yang dinilai publik kurang kompeten, serta kuatnya nuansa politik balas budi ikut menggerus kepercayaan masyarakat.
Tahun ini menjadi pengingat bahwa transisi kekuasaan tidak otomatis melahirkan perubahan. Tanpa keberanian memutus pola lama, merampingkan kekuasaan, dan benar-benar mendengar suara publik, kepercayaan rakyat akan tetap menjadi pekerjaan ruma
Baca Artikel Lainnya :
- Wedding Fair Terbesar di Bekasi Awal 2026, Kolaborasi HARRIS Bekasi & Abhipraya Enterprises
- Kisah Sudrajat: dari Fitnah hingga Berkah
- Harga Emas Terus Menanjak: Rekor Baru Tembus Rp3,168 Juta
- Menyimpan HP Dekat Dengan Barang Elektronik Berbahaya?
- Ascott Jabotabek dan Universitas Trilogi Dorong Edukasi Lingkungan & Urban Farming di Perayaan World Environmental Education Day 2026
Leave a Comment