media-cibubur.com – Di kala Kabupaten Bogor mulai berbenah dengan berbagai pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto, justru kabar kurang sedap datang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan telah didatangi dan digeledah penyidik.
Langkah KPK ini membuat perhatian publik tertuju pada sejumlah dinas dan badan di Kabupaten Bogor.
Bappenda dan BKPSDM Digeledah KPK
KPK sebelumnya menggeledah kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor pada 27 Agustus 2026.
Dalam perkara ini, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp1,5 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima pegawai Bappenda.
KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat Bappenda, termasuk Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, pada Senin (31/8/2026).
Dinas Pendidikan Ikut Didalami
Pengusutan kemudian berlanjut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kantor Disdik digeledah KPK pada 28 Agustus 2026.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait pengadaan barang dan jasa.
KPK menyebut salah satu pengadaan yang sedang didalami adalah pengadaan Smartboard atau interactive flat panel.
Selain itu, penyidik masih menelusuri pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut.
Baca Juga : September Ceria, Tapi Tidak Bagi Pengguna BBM Non Subsidi
Bupati Bogor Minta Publik Tidak Berspekulasi
Bupati Bogor Rudy Susmanto akhirnya angkat bicara mengenai rangkaian penggeledahan tersebut.
Rudy menegaskan Pemkab Bogor menghormati dan tunduk pada proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Ia juga meminta masyarakat tidak membuat spekulasi sebelum ada informasi resmi dari aparat penegak hukum.
“Janganlah membuat suasana menjadi agak gaduh, dengan beberapa pemberitaan-pemberitaan yang mungkin belum tentu kebenarannya,” kata Rudy.
Rudy juga menegaskan pemerintah daerah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Pembangunan Tetap Berjalan
Di tengah proses hukum tersebut, Rudy memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti.
Program pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor 2026 tetap akan dijalankan, walaupun pembangunan lebih terpusat di Cibinong.
Pemkab Bogor juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski sejumlah instansi sedang dalam proses pemeriksaan KPK.
Patut dinantikan sejauh mana penyidikan KPK akan berkembang dan siapa saja yang nantinya dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.
Cek informasi lain di : https://twitter.com/themediacibubur
Baca Artikel Lainnya :
- KPK Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor
- September Ceria, Tapi Tidak Bagi Pengguna BBM Non Subsidi
- Sepekan Air PDAM Cibubur Cileungsi Bermasalah, Sejumlah Wilayah Terdampak
- Stretch, Breathe, Recharge: Nikmati Pengalaman Yoga dengan Pemandangan Kota Jakarta di Vasaka Hotel Jakarta
- Grand Travello Hotel Bekasi Mengadakan Wedding Organizer Gathering, Luncurkan 6 Paket Pernikahan Eksklusif Hemat hingga Rp. 57 Juta
Leave a Comment